Tugas Tentang Fatwa Bisnis Syariah

1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat tentang ketentuan baru, yakni masuknya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1)      UUD 1945

2)     Ketetapan MPR

3)     Undang-Undang

4)     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

5)     Peraturan pemerintah

6)     Peraturan Presiden

7)     Peraturan Mentri

8)    Peraturan Daerah Propinsi dan

9)     Peraturan Daerah Kabupaten.

Negara indonesia adalah negara multi agama, yang agamanya bermacam-macam, dalam hal ini Posisi fatwa dan dalil di indonesia hanya berlaku pada orang islam saja. Karena tidak memiliki otoritas penuh untuk mengeluarkan regulasi hukum positif untuk melakukan kegiatan, misalnya dalam perbankan. Namun disamping itu fungsi fatwa dan dalil di Indonesia bisa menjadi cerminan atau sebagai saran, masukan, yurispudensi  dan pembentukan undang-undang. Posisi fatwa dan dalil di indonesia sendiri di bawah naungan mentri agama, yang mana di pegang oleh lembaga MUI yang mempunyai otorits sebagai pengeluaran fatwa dan di sampaikan ke DSN untuk dijadikan sumber hukum atau undang-undang.

2)  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP (Kepada Pemesanan Pembelian) ini terdiri dari:

1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:

    a.  Pemesan(nasabah)

    b.   Penjual barang

    c.   Lembaga keuangan

2. Ada dua akad transaksi yaitu:

  a.  Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.

  b.   Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.

3.Ada tiga janji yaitu:

  a.   Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.

  b.  Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk nasabah.

  c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga      keuangan.

Contoh sederhana murabahah : seseorang menjual madu dan ia mengatakan, ”Saya jual madu ini dengan harga Rp. 25.000,- dan saya mengambil keuntungan Rp. 5000,-.”

Dalam konteks pelaksanaannya di bank syariah, maka nasabah (customer) sebagai pemesan barang kepada pihak bank, bank sebagai pembeli dan membayarnya kepada pihak supplier, kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan nasabah dengan tingkat margin yang telah disepakati ketika akad, lalu nasabah membayar harga barang kepada pihak bank secara tunai atau pun kredit/ cicilan.

3)

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah dari skema di atas terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal ha­nya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah mo­dal berasal dari dua pihak atau lebih. musyarakah dan mudhar­abah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak ha­rus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan me­rusak ajaran Islam.

ADS HERE !!!